You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Pastikan APBD 2016 Disahkan Sore Hari Ini
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

DPRD Pastikan APBD 2016 Disahkan Sore Ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  DKI Jakarta memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016 akan disahkan menjadi APBD DKI pada sore hari ini melalui rapat paripurna.

Nanti sore kita jadi paripurna pengesahan APBD

Mengingat, rapat kerja pembahasan Raperda APBD 2016 antara eksekutif dan legislatif di komisi-komisi DPRD DKI telah diselesaikan kemarin. Rencananya, APBD 2016 akan disahkan dengan payung hukum Peraturan Daerah (Perda).

"Nanti sore kita jadi paripurna pengesahan APBD," kata Mohamad Taufik, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (23/12).

Asumsi RPTRA Bisa Jadi Sarang Pelaku Asusila Berlebihan

Taufik menyebutkan, rapat finalisasi anggaran tahun 2016 yang digelar sejak dua hari lalu di komisi-komisi DPRD DKI bersama dengan pihak eksekutif, terbilang lancar tanpa kendala berarti meski terdapat selisih anggaran sekitar Rp 226 miliar.

"Nggak masalah, kita‎ sudah bahas secara detail. Itu kesalahan yang ada di e-komponen saja," tuturnya.

DPRD DKI dan pihak eksekutif telah menyepakati nilai APBD DKI tahun 2016 senilai Rp 66,3 triliun‎. Usai disahkan dalam rapat paripurna sore hari ini, draf APBD tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikoreksi dan dievaluasi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1164 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye950 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye935 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati